Berita Terkini:
Beranda » , , » SD Cokroaminoto Girian Bitung Diduga Langgar Permen DikBud No 44 Tahun 2012

SD Cokroaminoto Girian Bitung Diduga Langgar Permen DikBud No 44 Tahun 2012

Penulis: Swara Sulut News | 3/11/2013 | 10:12


BITUNG, SWARASULUTNEWS.com - Mengutip Ucapan  Wakil Gubernur  Sulut , Djouhari Kansil.MPd meworning  agar Para( Kepsek)  kepala sekolah yang ada di Daerah agar tak berurusan dengan  Ranah Hukum ,melainkan  mengeepankan  karakter Mulia yang dapat menjadi panutan. Sehubungan dicabutnya Peraturan Menteri (PerMen)  Pendidikan dan Kebudayaan No 60 tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dan di gantikan  oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 44 tahun 2012 bulan Agustus 2012 tentang ‘Pungutan dan Sumbangan  Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar.

Di ketahui bahwa  temuan awak media SS  ,sewaktu bertemu dengan salah satu orang  tua murid di SD Cokroaminoto Girian wilayah kelurahan Girian weru ,yang mengeluh kan tentang pungutan liar yang di lakukan oknum Guru kepada  seluruh muridnya bahwa ,yakni meminta uang bervariasi guna di pakai untuk kepentingan operasional sekolah seperti pembelian Kursi  dan meja belajar ,dan guru juga sempat meminta pungut kepada  murid –murid siswa SD ,agar membantu membeli  kipas angin dengan alasan guru – guru terasa panas untuk menjalankan tugas dalam mengajar .,” menurut orang tua murid  siswa SD Cokroaminoto yang  enggan namanya di korankan.

Di duga  SD Cokroaminoto girian Bitung masih ada pungutan liar yang di bebankan kepada orang tua siswa ,maka dalam hal ini jikalau terbukti  benar  maka kami akan melaporkan perbuatan oknum  Guru tersebut.sudah menyalahi aturan ,dan dalam rapat orang tua siswa pun di instruksikan kepada orang tua siswa untuk membantu pembelian operasional berupa kursi dan meja belajar karna alasan dari guru bahwa meja belajar sudah rusak dan masih kurang mka perlu di ganti,dan soal dana BOS,menurut salah satu guru mengatakan dana Boos tidak cukup untuk membeli operasional sekolah karna sudah membayar Guru –guru honor” tambah nya orang tua murid tersebut.

Dalam Permen Pendidikan dan kebudayaan  No 44 Tahun 2012 ,Pasal 9 ayat 1 berbunyi “ Satuan Perndidikan  Dasar yang di selenggarakan  Oleh Pemerintah dan / Pemerintah  Daerah di Larang Memungut  biaya Satuan  Pendidikan .(tev)
Bagikan Berita ini :

Poskan Komentar

 
© 2013 - Swarasulutnews.com - Penyambung Aspirasi | Tabel Berita - Bisnis - Ekonomi - Pariwisata - Internasional
| Redaksi | Desainer FM | Published BM