Berita Terkini:
Berita Terbaru

DPRD Sulut Terima Kunjungan 40 Siswa KKDN

Penulis: Djufri Bilondatu | 5/13/2014 | 03:01

Ketua DPRD Sulut saat memimpin rapat kunjungan 40 Siswa KKDN. 
MANADO- Dewan Perwakil Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (06/05) tadi, mendapat kunjungan dari TNI. Kali ini berkaitan dengan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Hanwil Dikrek XLI Sesko TNI Tahun 2014 di Sulawesi Utara.

peserta Sesko TNI. 

Dipimpin oleh Laksamana Pertama TNI, Inyoman Gede Ariyawan para peserta kuliah Sementara dari pihak anggota DPRD Provinsi sendiri, saat menyambut rombongan itu, dipimpinan langsung oleh Pdt. Meiva Salindeho Lintang, yang turut hadir Anggota DPRD, Netty Pantoew, Ayub Ali, Fentje Janis, serta anggota DPRD lainnya.
Pimpinan dan anggota DPRD Sulut saat foto bersama dengan Dikrek XLI Sesko TNI. 

Tidak menyia-nyiakan kesempatan, para peserta KKDN langsung melayangkan berbagai pertanyaan diantaranya mengenai regulasi peraturan, pengawasan wilayah kepulauan dan perbatasan dan lain-lain.
Usai tanya jawab, ketua Rombongan Laksamana Pertama TNI, Inyoman Gede Ariyawan dalam sambutannya yang dibacakan langsung oleh Laksamana Pertama Haryawan memberikan apresiasi dan rasa terimakasih atas sambutan hangat yang diberikan seluruh jajaran anggota DPRD.
Laksamana Pertama TNI. 

"Dari hasil pertemuan ini, kami mendapatkan fakta dan data dari ibu/bapak yang mewakili masyarakat Sulut, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bagi kami untuk membuat analisa sehingga dapat membantu pemerintah daerah serta komando kewilayahan yang ada di Sulut," ungkapnya. Dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penyerahan Cenderamata dari ketua Rombongan ke Ketua DPRD.

Pansus LKPJ DPRD Sulut Bahas Berbagai Sektor

Pimpinan DPRD Sulut saat membuka rapat Pansus LKPJ. 
MANADO - Rapat internal DPRD membahas catatan - catatan strategis yang akan disampaikan kepada Gubernur terkait LKPJ Tahun anggaran 2013, Rabu (07/5) tadi, berjalan dengan baik.
Vanny Kaparang, Ketua Pansus LKPJ Tahun anggaran 2013. 

Ketua Pansus Vanny Kaparang dan dilanjutkan dengan Wakil Ketua Pansus Paul Tirayoh membacakan hasil sinkronisasi Pansus dengan SKPD untuk dijadikan rekomendasi dan catatan strategis resmi DPRD, berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pertanian serta infrastruktur dan lainya disentil Kaparang dan Tirayoh.
Eddyson Masengi mewakili fraksi Partai Golkar melakukan intrupsi kepada Pansus. 

Usai membacakan hasil kerja pansus, Wakil Ketua DPRD Arthur Kotambunan yang memimpin rapat internal memberikan kesempatan kepada anggota DPRD diwakili setiap fraksi untuk menyampaikan tanggapan. Diawali Oleh Steven Kandouw dari fraksi PDIP yang mengusulkan agar pansus harus turun lapangan terkait program pembangunan.
Anggota DPRD Sulut serius mendengarkan hasil Pansus LKPJ. 

" Pansus tidak hanya membahas atau mendengarkan penjelasan SKPD, harus turun lapangan dan melihat secara langsung" Tegas Kandouw, yang juga di iyakan oleh, perwakila fraksi lainya, seperti Edison Masengi dari Partai Golkar, Hery Tombeng Fraksi Barindra, dan Ayub Ali Albugis dari FPN. (adv)

PAMI Sulut Minta Januarsono Mundur Sebagai GM PT PLN Suluttenggo

MANADO - Komplain bertubi-tubi bahkan cacian dari masyarakat sering ditujukan terhadap pelayanan PT PLN Suluttenggo yang di pimpin Ir Santoso Januarsono selaku General Manager.

“PLN saat ini bukan mengagendakan pelayanan tapi pemadaman listrik, yang membuat masyarakat menderita,” ujar Jerry Massie selaku Ketua DPD PAMI Sulut.

Menurut Massie, kerawanan akibat pemadaman berdampak pada banyak hal negatif dan dugaan adanya monopoli listrik oleh PLN bisa dibenarkan. Belum lagi TDL-nya.

Dicontohkannya, temuan dilapangan yang dialami masyarakat seperti pembayaran rekening listrik yang tak sesuai pemakaian, atau berdasar taksasi pemakaian.

“Kami menduga juga, pemakaian bahan bakar minyak sering dilaporkan terpakai, sedangkan kenyataannya tak terpakai karena ada pemadaman,” duga Massie.

Monopoli lainnya yang diduga terjadi, pihak oknum PLN sering melunasi biaya tunggakan pelanggan, sehingga ketika pelanggan membayar biaya tunggakan sudah tak masuk kas PLN melainkan oknum tertentu.
“Pihak berwenang wajib menelusuri proses pembayaran tagihan listrik di PLN, ini kami duga rawan,” kata Massie.

Jika pemadaman listrik terus dilakukan pihak PLN, Massie mengatakan PAMI minta Januarsono mundur sebagai General Manager.

Dampak tak langsung akibat pemadaman listrik, barang elektronik warga rusak, rumah terbakar dan lampu putus. Saat pemadaman, warga menggunakan genset, tak diduga aliran listrik dari genset tiba-tiba naik, membuat televisi warga jadi rusak.

Kebakaran rumah juga terjadi saat pemadaman listrik. Warga memasang lilin sebagai penerang rumah. Api dari lilin tak diduga juga mengena ke tampungan bahan bakar, akibatnya nyala api besar terjadi dalam rumah, dan rumah hangus terbakar.(Ndo)

Diduga Adanya Permainan Pembagian Proyek

Kantor Pemerintah Provinsi Sulut. 
Dari 48 Paket, 32 Ke Dinas PU

MANADO - Penandatanganan lelang proyek tahap pertama yang dilaksanakan Pemprov Sulawesi Utara (Sulut), baru – baru ini, diduga adanya permainan. Pasalnya, pembagian 48 paket proyek dengan Pagu anggaran Rp.92,2 Miliar atau lebih tepatnya Rp.92.239.966.900 tidak merata ke instaksi - intansi di seluruh SKPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Hal itu dikuatkan dengan peyampaian Kepala Biro Pembangunan Setdaprov Sulut, Farly Kotambunan SE saat penandanganan kerjasama selesai.

Dijelaskan Kotambunan, dari 48 paket proyek dengan Pagu anggaran Rp.92,2 Miliar atau lebih tepatnya Rp.92.239.966.900 yang bersumber dari dana APBD Provinsi Tahun Anggaran (TA) 2014 itu, Dinas PU paling banyak yaitu 32 dengan paket, Dinas Perkebunan 8 paket, Biro Perlengkapan 2 paket, dan Diknas, Dispora, Sekretariat DPRD, DKP, UPTD Museum dan Biro Pembangunan masing-masing 1 paket.
“Total pagu anggaran 48 proyek yang dilelang Pemprov Sulut, sebesar Rp. 92.239.966.900,” ujar Kotambunan.

Kata dia, seperti yang telah diingatkan Gubernur, Wagub, dan Sekdaprov Sulut, penandatanganan kotrak bersama paket proyek ini, diharapkan mendapat perhatian serius seluruh SKPD, unit kerja, termasuk para pimpinan perusahaan, agar dalam pekerjaan nanti dapat memperhatikan kualitas pekerjaan  dan bisa selesai tepat waktu.

“Bukan sebaliknya, walaupun sudah mendapat uang muka tapi proyeknya mogok ditengah jalan,”tuturnya.
Ditambahkan dia, untuk penandatangan kontrak proyek tahap kedua Pemprov Sulut, akan dilaksanakan Mei 2014 mendatang.

Perlu diketahui, sebanyak 48 Paket proyek yang bersumber dari dana APBD Provinsi Tahun Anggaran (TA) 2014, dilakukan penandatanganan kontrak tahap pertama dengan pihak perusahaan kontraktor. Penandatangan kontrak bersama paket lelang pengadaan barang dan jasa pemprov sulut ini berlangsung di ruang Mapalus Kantor Gubernur dan turut disaksikanWagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Asisten Bidang Pekonomian dan Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan MAP dan Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE.

Menanggapi hal tersebut, Taufik Tumbelaka selaku pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut itu menyatakan, jika proyek – proyek tersebut demi kemajuan untuk Sulut dan mensejahterakan Masyarakat Sulut itu baik adanya. Namun jika sebaliknya pembagian proyek itu patut dipertanyakan.

“Kalau itu untuk kebutuhan masyarakat sangat baik dalam pembagian proyek yang dipaketkan 48 itu untuk PU Provinsi 32. Namun jika tidak itu merupakan permainan yang terjadi di Pemprov Sulut,” tandasnya. (red)

Antara Korupsi dan Penegakan Hukum di Indonesia

Oleh : DR Jerry Massie MA D.Min, Ph.D

Penegakan hukum di Indonesia sampai kini terkesan masih tebang pilih. Secara substansi hukum masih stagnan atau jalan ditempat. Mengapa? alasan utamanya adalah lemahnya para penegak hukum itu sendiri dalam mengambil keputusan. Selain itu, hal ini lebih diakibatkan oleh tak jalannya sistem hukum dan undang-undang itu sendiri. Begitu pula hukum masih terganjal, seakan masih di bawah bayang-bayang politis. Seakan hukum tak bertaji, pasalnya cengkeraman politik terlihat begitu kental. Sebagai contoh, kasus bail out dana Bank Century Rp 6,7 Triliun, hingga kini statusnya masih mengambang. Kasus itu terjadi lantaran ada niat dari pelaku.

Jerry Massie. 
Menurut Survey Transparency International 1995-2012, Indonesia pada tahun 1995 berada diperingkat 41 angka Corrution Perception Index (CPI), 1,94 sedangkan ditahun 2012 Indonesia berada di peringkat 118 angka CPI 3,2. Indonesia pada tahun 1995, 1996,1997,1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2004, kerap masuk dalam daftar 10 negara paling korup di dunia. Namun kini Cina menjadi negara yang makmur dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pada tahun 2013 saja pertumbuhan ekonominya mencapaj 7,8 persen.

Kata “korupsi” jika dilihat secara etimologis berasal dari bahasa Inggris : corrupt, bahasa Belanda “corruptie”, (korruptie) berarti : penyuapan atau perbuatan korup, bahasa Latin: “corruptio” dari kata kerja “corrumpere”, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi : Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain; waktu cak penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi atau menyelewengkan, menggelapkan (uang dsb).

Ada sebuah pepatah orang Prancis.”Hukum dibawah kesejahtraan rakyat” ternyata hukum itu sendiri bisa ditaklukan dengan kesejahteraan rakyat. Dalam perspektif (sudut pandang) hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum, penyalah-gunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan), penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Secara luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Memang pemerintah kita rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.
Seperti dikemukakan Benveniste dalam Suyatno, korupsi didefinisikan ada 4 jenis. Pertama (Discretionary Corruption), ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah. Contoh : Seorang pelayanan perizinan Tenaga Kerja Asing (TKA) memberian pelayanan lebih cepat kepada “calo” atau orang yang bersedia membayar lebih.
Kedua, (Illegal Corruption), ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi terentu. Contoh : Dalam peraturan pelelangan dan tender.
Ketiga (Mercenary Corruption), ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melaluin penyalah-gunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh : Dalam sebuah persaingan tender seorang panitia lelang memiliki kewenangan meluluskan peserta tender. Jadi, peserta harus memberikan uang “sogok” atau “semir” dalam jumlah tertentu dan bisa juga dalam bentuk yang lain.
Keempat, (Ideological Corruption)

Jenis ini adalah ilegal maupun discretionary yang dimaksud dengan mengejar tujuan kelompok. Contoh : Kasus skandal “Watergate” adalah contoh ideological corruption, dimana sejumlah individu memberikan komitmen kepada Presiden AS kala itu Presiden Richard Nixon ketimbang Undang-undang atau hukum. Contoh lain, penjualan aset BUMN untuk mendukung pemilihan umum dari partai politik tertentu adalah contoh dari jenis korupsi ini.

Kita patut memberikan apresiasi terhadap kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Betapa tidak, sejak didirikan 16 Desember 2003 lalu, KPK telah melakukan gebrakan yang besar, dengan mengembalikan uang negara. Tahun 2011 saja, KPK mengembalikan uang ke kas negara Rp138, 06 M. Sedangkan Tahun 2012 lalu, KPK telah berhasil mengembalikan keuangan negara sebanyak Rp 113,83 miliar, tahun 2014 ini KPK berhasil menjerat 45 orang tersangka kasus korupsi paling banyak DPR dan DPRD, pikiran rakyat (5 April 2014).

Bahkan hampir 13 kepala daerah (gubernur) pun tak tanggung-tanggung dijerat hukum, diantaranya; (1) Ismeth Abdullah (Gubernur Riau) di vonis 2 tahun denda Rp 100 juta. Ismeth terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan mobil damkar pada tahun 2004 kerugian negara mencapai 5,4 miliar, (2) Syaril Usman (Gubernur Sumatera Selatan) dipidana 3 tahun penjara terkait kasus alih fungsi hutan menjadi pelabuhan Tanjung Api-api, (3) Dani Setiawan (Gubernur Jawa Barat) dia di vonis 4 tahun penjara dalam kasus pengadaan mobil Pemadam Kebakaran (damkar) dan alat berat lainya pada tahun 2009 lalu. Dani audah menjadi tersangka sejak 21 Juli 2008. (4) Sjachriel Darham (Gubernur Kalimantan Selatan) divonis 4 tahun penjara dalam dugaan penggunaan uang taktis dan atas perbuatannya itu Darham didakwa dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU 31/1999 tentang Tipikor dan diharuskan mengganti uang Rp 5.868.252.731. (5) Syamsul Arifin (Gubernur Sumatera Utara), ditingkat pengadilan Tipikor Jakarta di hukum 2 tahun 6 bulan penjara di PT Jakarta mengubah menjadi 4 tahun penjara, di MA 6 tahun lantaran bersalah dalam kasus korupsi APBD (2000-2007) Kabupaten Langkat yang merugikan negara senilai 98,7 miliar (6) Abdulah Puteh (Gubernur Aceh), kasus korupsi helikopter dan mengganti keuangam negara Rp 3,8 miliar, dan MA menghukum 10 tahun penjara. (7) Suwarna AF (Gubernur Kalimantan Timur) dijerat kasus izin pelepasan kawasan hutan seluas 147 ribu hektare untuk perkebunan kelapa sawit tanpa jaminan. Negara dirugikan tak kurang 440 miliar. Pada 11 Desember 2011, MA menvonisnya hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta. (8) Saleh Jasit (Gubernur Riau) didakwa merugikan uang negara Rp 4.629.000.020 dalam kasus korupsi pengadaan 20 unit mobil damkar Provinsi Riau tahun 2003. Dan Saleh pun harus membayar denda sebesar Rp 200 juta dengan subsider 6 bulan kurungan penjara. (9) Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten) dugaan korupsi Alkes Banten pada tahun 2012 bahkan dugaan Pilkada Lebak, Banten suap (detik.com 17 Desember 2013).

(10) Rusli Zainal (Gubernur Riau) : suap terkait revisi Perda tentang penambahan biaya PON. (11) Thaib Armaiyn (Gubernur Maluku Utara) : korupsi dana tak terduga tahun 2004 senilai Rp 6,9 miliar (12) Agusrin M Najamudin (Gubernur Bengkulu) : korupsi dana hasil PBB dan BPHTB 2006-2007 senilai Rp 21,3 miliar, hingga dia dituntut 4 tahun 6 bulan penjara, akibat perbuatan melanggar UU Tipikor 31 Tahun 1999, kompas (2012 : 479).

Lain lagi dengan permainan dari Rubi Rubiandini mantan Wakil Menteri (Wamen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pun tak luput dari pengawasan KPK. Awalnya aroma tak sedap telah tercium, seperti pepatah mengatakan, “sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga”. Dan hal itu terbukti, dimana mantan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Rudi Rubiandini tersebut didakwa menerima suap senilai US$1,4 juta serta Sin$200 ribu dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, begitu pula dengan skandal Akil Muchtar di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terungkapnya praktek suap di institusi tersebut.

Sejumlah kasus korupsi berhasil di bongkar KPK selain ada Indonesian Corruption Watch (ICW) yakni kasus simulator SIM yang melibatkan salah satu petinggi Polri Irjen Joko Susilo. Hal ini bermula dari PT Citra Mandiri Metalindo Abadi memenangi tender pengadaan 700 simulator sepeda motor senilai Rp 54, 453 miliar dan 565 simulator mobil senilai Rp 142,415 miliar di Korps Lalu Lintas (Korlantas).Lantas berlanjut ke tahap korupsi.

Lantaran disinyalir ada yang tak beres akhirnya KPK menjadikan Joko Susilo, Brigjen Didik Purnomo (Wakakorlantas Polro non aktif), Budi Santoso (Swasta) dan Sukotjo S Bambang (Swasta) sebagai tersangka. Setidaknya ini merupakan prestasi fantastis KPK yang memproses oknum pejabat kepolisian kendati ini tidak mudah, sama persis dengan mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji . Belum lagi mereka (KPK,red) membongkar kasus korupsi yang menjerat sejumlah kader Partai Demokrat tersebut. Sebut saja, mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yakni kasus suap proyek pembangunan Wisma Atlet Sea Games. Hingga dirinya (Divonis 4 tahun 10 bulan penjara) oleh pengadilan Tipikor Jakarta (20/4/2012) dan vonis kasasi MA, 7 Tahun penjara. Selain itu dia juga terlibat kasus pencucian uang dalam pembelian saham PT Garuda Indonesia, proyek pembangunan Hambalang dan lainnya yang ikut menyeret Andi Mallarangeng mantan Menpora.

Kasus lain yang di buka borok dan aibnya oleh KPK adalah konspirasi Wisma Atlet Palembang. Sejumlah pelaku ditetapkan sebagai tersangka masing-masing Angelina Sondakh mantan Putri Indonesia yang divonis 12 tahun penjara atas korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kementrian Pemuda dan Olahraga. Angelina Sondakh yang kerap disapa Angie ini harus mengganti uang Rp 12,58 M. Dia dijerat Pasal 12 a dan Pasal 11, UU Tipikor. Seperti dikutip Harian Kompas, Kamis (21/11/2013), majelis kasasi juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dollar AS (sekitar Rp 27,4 miliar).

Itulah potret buram hukum di Indonesia. Barangkali cara yang efektif untuk membuat efek jera, mau tidak mau kita harus menerapkan hukuman mati. Jadi, punishment itu harus jalan dengan baik. Coba lihat Cina dan Vietnam yang melakukan hukuman mati, hingga membuat kedua negara tersebut menjadi negara yang maju dan makmur. Memang dalam hal ini terjadi pro dan kontra. Atau ada cara lain yang khusus dibuat bagi para koruptor. Siapapun dia, bagaimana pun dia jika telah melakukan tindak pidana korupsi maka wajib dihukum seberat-beratnya.

Penulis optimis negara kita akan progress (maju) dan developing (berkembang) jika para pemimpin di negeri ini menjadikan korupsi itu sesuatu yang “haram” untuk dilakukan. Selain itu pengawasan budgeting (penganggaran) DPR harus diperketat lagi. Kalau bisa semua dana yang akan dikucurkan baik Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) sampai APBD itu harus di kontrol penggunaannya. Dan lebih baik semua laporannya melalui sistem online, sehingga akan dapat dikontrol, bagaimana penggunaannya apakah tepat sasaran atau tidak.

Begitu pula wacana KPK akan mendirikan kantor cabangnya di setiap kota dan kabupaten di Indonesia. Langkah yang diambil tersebut sudah sangat tepat, menggingat pengawasan di daerah agak lemah. Harapan kedepan Indonesia akan terbebas dari korupsi baik itu; gratifikasi, korupsi murni, suap, penyerobotan dan lainnya.

Massie : Persaingan Menuju Senayan Cukup Ketat

Jerry Massie pengamat politik Sulut.
MANADO - Sejumlah nama Calon Legislatif (Caleg) Dapil Sulawesi Utara khususnya caleg DPR-RI terus bersaing ketat. Mereka diantaranya; Olly Dondokambey, Vanda Sarundajang (PDIP), EE Mangindaan (PD), Yasti Superjo (PAN), Aditya Moha, Victor Mailangkay (Partai Golkar).

Salah satu pengamat dan konsultan politik Sulut Dr. Jerry Massie Ph.D mengatakan bahwa persaingan menuju Senayan agak ketat dibandingakan Pilcaleg lalu. Alasanya nama-nama yang ada saat ini merupakan representatif dari masyarakat. Bahkan mereka sudah punya basis tetap, serta tim pemenangan sudah terbentuk sebelumnya.

“Dari kelima nama Caleg diatas, ada juga nama lain yang sewaktu-waktu bisa saja menyalib caleg dan menjadi bom waktu bagi yang lain. Jika lengah maka bisa saja mereka terlempar dari kerasnya persaingan, nama-nama yang bisa menjadi threat (ancaman) yakni; Victor Mailangkay (Partai Golkar), Henny Wullur, Wenny Warouw (Partai Gerindra), Nico Gara (Partai Nasdem), Lucky Korah, Syeni Watulangkow (Partai Demokrat) sedangkan empat tokoh muda yang tidak kalah mentereng diantaranya; Jackson Kumaat (Partai Demokrat) Audi Lieke (Partai Gerindra), Jerry Sambuaga (Partai Golkar), dan Hendrik Kawilarang (Partai Hanura), mereka bisa saja melejit dan bisa lolos,” kata Massie, Senin (6/1/2014) siang tadi.

Dijelaskan pula tingkat elektabilitas dari nama yang sudah disebut cukup signifikan. Yang pokok menurut Massie caleg harus punya strategy (strategi) finance and cost (dana dan biaya), lobby (lobi) methode (metode), approaching (pendekatan), breakhtrough (terobosan), serta plattform.

Disamping itu caleg yang dikenal, disukai pasti akan dipilih oleh masyarakat. Jadi di Sulut akan terjadi persaingan yang cukup ketat diantara Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PAN, Partai Hanura dan Partai Gerindra.

Ditambahkan Massie, dua incumbent Vanda dan Olly cukup kuat dan masih berpotensi ke Senayan, pasalnya Vanda merupakan Ketua Ormas Taruna Merah Putih Sulut, Ketua PARFI DPD Sulut, Kerukunan Keluarga Kawanua (Wakil Bendahara) Bendahara belum lagi ia di dukung oleh ayahanda juga Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang, serta Ivan Sarundajang di Minahasa. Sedangkan Olly salah satu tokoh yang fenomenal pasti di dukung oleh Olly Dondokambey Center (ODC) yang ikut menghentar dan memenangkan dirinya pada Pilcaleg lalu. Begitu pula dia didukung oleh beberapa daerah yang merupakan basis PDIP misalkan; Kabupaten Mitra, Minahasa, Bol-Mong, Sangihe, Talaud, Kota-kotamobagu dan lainnya.

Juga Yasti Suprejo yang akan di dukung Bolmong Raya, Mayjen Purn EE Mangindaan bakal tak akan tergusur menggingat beliau memiliki nama besar di Sulut, serta Aditya Moha dan Victor Mailangkay, jelasnya.(RED)

DPRD Manado Himbau Pemerintah Kota, Lokalisir Korban Banjir

Penulis: Djufri Bilondatu | 3/08/2014 | 04:25

  ,

DPRD Manado Himbau Pemerintah Kota, Lokalisir Korban Banjir

Bagikan Berita ini:
Kantor DPRD Kota Manado.
MANADO – Banjir yang melanda di hampir sebagian wilayah  kota Manado, ternyata mengundang rasa kemanusiaan bagi sebagian Legislator Manado. hal ini terlihat kesibukan dari mereka mempersiapkan kebutuhan untuk para korban banjir dan longsor yang ada di Manado.

Namun yang menjadi masalah adalah disaat penyaluran bantuan ke korban banjir dan longsor, akses jalan untuk menuju ke lokasi bencana, ternyata masih di genangi air,sehingga kendaraan yang memuat bantuan tidak masuk kelokasi.

“Susah sekali proses penyaluran bantuan bagi korban, sebab seluruh akses jalan sudah tergenang air. Ini menyebabkan kendaraan tidak bisa masuk.” Ujar  Lily Binti, Srikandi Partai Golkar Manado Ini.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan legislator Ade Saerang.dia menuturkan agar air bisa  segera surut,sehingga proses penyaluran Bantuan bisa secepatnya di laksanakan.

"Kalau kondisi dilapangan masih seperti ini pasti akan sangat menyusahkan kami untuk menyalurkan bantuan.ada baiknya pemerintah lewat Dinas sosial segera melokasir korban banjir di beberapa lokasi yang bisa dijangkau, sehingga memudahkan proses penyaluran bantuan." Tandas Saerang yang politisi Gerindra ini. (Upix)
 
© 2013 - Swarasulutnews.com - Penyambung Aspirasi | Tabel Berita - Bisnis - Ekonomi - Pariwisata - Internasional
| Redaksi | Desainer FM | Published BM