Berita Terkini:
Berita Terbaru

DPRD Manado Himbau Pemerintah Kota, Lokalisir Korban Banjir

Penulis: Djufri Bilondatu | 3/08/2014 | 04:25

  ,

DPRD Manado Himbau Pemerintah Kota, Lokalisir Korban Banjir

Bagikan Berita ini:
Kantor DPRD Kota Manado.
MANADO – Banjir yang melanda di hampir sebagian wilayah  kota Manado, ternyata mengundang rasa kemanusiaan bagi sebagian Legislator Manado. hal ini terlihat kesibukan dari mereka mempersiapkan kebutuhan untuk para korban banjir dan longsor yang ada di Manado.

Namun yang menjadi masalah adalah disaat penyaluran bantuan ke korban banjir dan longsor, akses jalan untuk menuju ke lokasi bencana, ternyata masih di genangi air,sehingga kendaraan yang memuat bantuan tidak masuk kelokasi.

“Susah sekali proses penyaluran bantuan bagi korban, sebab seluruh akses jalan sudah tergenang air. Ini menyebabkan kendaraan tidak bisa masuk.” Ujar  Lily Binti, Srikandi Partai Golkar Manado Ini.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan legislator Ade Saerang.dia menuturkan agar air bisa  segera surut,sehingga proses penyaluran Bantuan bisa secepatnya di laksanakan.

"Kalau kondisi dilapangan masih seperti ini pasti akan sangat menyusahkan kami untuk menyalurkan bantuan.ada baiknya pemerintah lewat Dinas sosial segera melokasir korban banjir di beberapa lokasi yang bisa dijangkau, sehingga memudahkan proses penyaluran bantuan." Tandas Saerang yang politisi Gerindra ini. (Upix)

Gubernur Sulut Nostalgia Bersama Panglima Laskar Jihad

Penulis: Djufri Bilondatu | 11/02/2013 | 02:05

MANADO , - Gubernur Sulut S H Sarundajang bernostalgia bersama Panglima Laskar Jihat Djaffar Umar Thalib. Kedua tokoh ini bertemu di Jakarta, akhir pekan lalu.
Kisah nostalgia keduanya menyangkut konflik horisontal yang terjadi di Maluku Utara dan Maluku pada tahun 2002 hingga 2003.
Sinyo Harry Sarundajang, ketika itu menjabat Inspektur Jenderal Depertemen Dalam Negeri RI. Ditugaskan Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Penjabat Gubernur sekaligus Penguasa Darurat Sipil di kedua daerah tersebut. Sedangkan Ustaz Djaffar  dikala itu adalah panglima laskar jihad Indonesia
Dalam perbincangan akrab keduanya, Sarundajang sempat ingat pernah diusir Djafar ketika hendak menemui panglima laskah jihad itu. Tiga kali ia diusir.
"Pertama, kedua dan ketigakalinya saya datang menemui Ustaz Djaffar saya diusir mentah-mentah. Namun saya tidak patah arang, begitu saya datang kali berikutnya beliau menerima saya dan kita berdialog," ungkap SHS yang dirangkum lewat rilis dari Humas Pemprov Sulut.
Ia berkeyakinan, sebuas-buasnya orang namun jika disentuh hati nuraninya pasti akan luluh juga. "Dan itulah yang terjadi. Saat ini saya bersama Ustaz Djaffar seperti kakak-beradik", kata Sarundajang yang langsung diiringi tawa akrab Djaffar.
Ustaz Djaffar pun angkat bicara. Ia mengungkapkan, kehadiran SHS di sana pada waktu itu seakan membawa 'Pelangi Damai' dikala rakyat disana seolah-olah sudah buntu jalan penyelesaian.
Lanjutnyay, niat yang tulus  ditunjukkan Sarundajang menggugah hati nuraninya untuk barsama dengan Penguasa Darurat Sipil mewujudkan perdamaian di sana.
Ustaz Djaffar mengurai secara gamblang peran SHS dalam mengupayakan perdamaian di dua daerah itu. "Saya tidak mengatakan ini secara berlebihan, namun pada kenyataannya jika tidak muncul seorang Sinyo Harry Sarundajang disana pada waktu itu, saya yakin pertikaian dan konflik masih saja terjadi sampai dengan saat ini", kata Ustaz Djaffar.
Dia mengatakan dengan kerendahan hati dan niat yang tulus untuk berdialog dengan pihak yang bertikai pada waktu itu membuka mata hatinya sebagai panglima Jihad tertinggi di negeri ini untuk menarik pasukannya.
"Pada waktu itu kami seolah kehilangan titik temu karena pemerintah dikala itu menganggap kami sebagi musuh bebuyutan yang harus disingkirkan, namun ketika pak Sarundajang datang dan menemui kami sampai beberapa kali, barulah saya yakin bahwa niat beliau tulus untuk perdamaian kita semua", jelas Ustaz Djaffar.
Ustaz Djaffar mengatakan memrasa berutang budi, bukan hanya dia saja, seharusnya Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia seharusnya berutang budi kepada SHS.
"Bukan hanya saya dan kelompok saya, tapi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia berhutang budi kepada Pak Sarundajang. Bangsa ini membutuhkan pemimpin seperti beliau, yang mampu mengatasi permasalahan dan mampu mengenali permasalahan," kata dia.
"Saya yakin dalam menangani isu-isu lain bangsa ini juga Pak Sarundajang mampu mencarikan solusinya", ungkap jebolan pendidikan Afghanistan dan Pakistan tersebut.
Ketika diminta tanggapan menyangkut peluang karibnya itu bertarung di Konvensi Partai Demokrat sebagai Calon Presiden, Ustaz Djaffar mengatakan dirinya bukan orang politik, namun sosok SHS adalah figur yang tepat menjadi pemimpin di negeri ini.
"Saya bukan politisi dan saya tidak paham dengan perpolitikan, namun kalau saya mendukung dan merekomendasikan kepada bangsa ini untuk memberikan kesempatan kepada pak Sarundajang menjadi pemimpin. 
(Sumber:tribun )
(Editor:redaksi)

Panwaslu : Tugas Pemkot Menurunkan Baliho

(Panwaslu) Kota Manado
MANADO, - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Manado menegaskan, urusan turun-menurunkan baliho atau alat peraga kampanye (APK) caleg, bukan menjadi tugas Panwaslu melainkan pemerintah kota dalam hal ini aparat Satpol-PP Kota Manado. Panwaslu hanya melakukan pencermatan serta pengawasan di lapangan untuk selanjutnya direkomendasikan ke pemerintah kota.

“Nah jika ada APK yang dipasang tidak sesuai aturan, maka kami merekomendasikan ke pemerintah kota untuk ditertibkan atau diturunkan,” terang Ketua Panwaslu Manado Heard Runtuwene melalui dua komisioner masing-masing Sutrisno dan Jurike Kaeng.

Keduanya mengatakan hal ini dengan harapan merubah persepsi masyarakat yang selama ini masih mengira penertiban APK di lapangan adalah tugas dari Panwaslu. “Tidak demikian. Penertiban itu tugasnya Pol-PP dibantu aparat kepolisian. Ada yang pernah datang ke kantor dan mengira penurunan APK itu dilakukan langsung oleh Panwaslu. Padahal tidak demikian,” tukas keduanya.

Di satu sisi, Panwaslu Manado Kamis (31/10) hari ini akan memberikan bimtek sekaligus sosialisasi kepada seluruh Panwascam dan PPL se-Kota Manado di Hotel Sahid Teling. Bimtek dan sosialisasi ini dilakukan untuk meningkatkan performa Panwaslu sebagai penyelenggara pemilihan umum
(sumber:ko )
(Editor:redaksi)

Astaga: Heboh Foto Syur Diduga PNS Bolmong

BOLMONG, - Pada Februari silam dibuat gempar oleh beredarnya foto berisi adegan mesum, di mana sang pria yang disebut-sebut mirip oknum anggota DPRD Propinsi Sulut, kini kembali warga Kotamobagu dihebohkan merebaknya belasan foto syur lagi. Kali ini berisi sepasang pria dan wanita yang diduga tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Bolmong.
Sedikitnya, 11 foto syur itu merebak begitu cepat melalui fasilitas smart phone, BlackBerry Messenger (BBM). Kuat dugaan, kedua oknum PNS yang belum diketahui identitas ini, tidak terikat tali perkawinan alias bukan pasangan suami-istri (pasutri). Namun kedua oknum abdi negara itu diperkirakan sama-sama berdomisili di wilayah Kotamobagu.

Dalam gambar tersebut kedua pasangan yang bukan suami isteri ini memamerkan setengah bagian tubuhnya. Bahkan –maaf– bagian payudara sang perempuan nampak terlihat jelas. Dalam gambar lainnya, pasangan yang sama-sama diperkirakan sudah berumur lebih dari 40 tahun ini, terlihat beradegan mesra dengan cara berciuman.

Diduga kuat gambar tersebut diambil di dalam sebuah kamar. Latar belakang gambar tersebut adalah tembok yang dicat putih. Diperkirakan si oknum pria yang bertindak sebagai fotografernya. Hal ini tergambar dari posisi badan si pria, sebagaimana terlihat dalam foto-foto yang sengaja dibuat itu.

Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bolmong, AKP Iver S Manoso SH yang dikonfirmasi terkait beredarnya foto-foto syur itu, mengaku belum ada laporan resmi terkait kasus tersebut. Namun pihaknya telah mendapatkan informasi dan sedang ditindaklajuti. “Memang belum ada laporan resmi, namun kami sementara menindaklanjutinya,” singkatnya.

Sesuai undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, penyebar dan korban foto bugil bisa menjadi tersangka. Dalam pasal 29, misalnya. Di situ menyebutkan; Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun. Dan/atau denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.

Sementara di Pasal 34, disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi dipidana penjara paling lama 10  tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar
(sumber:ko )
(Editor:redaksi)

Gubernur Sulut Desak, Ketua Komisi I Dukung Armada Laut Nusa Utara

Komisi I Jhon Dumais.
MANADO - Desakan Gubernur Sulawesi Utara DR.SH Sarundajang kepada Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara agar dapat memperjuangkan adanya Armada Laut di perairan Nusa Utara mendapat dukungan dari Ketua Komisi I Jhon Dumais.

Politisi Demokrat asal kota Bitung ini mengatakan bahwa apa yang gubernur katakan itu akan didukung penuh oleh Komisi I karena perairan Nusa Utara yang sangat strategis
harus dijaga secara ketat untuk mencegah adanya penyusupan atau pencurian hasil laut.

“Tentunya kami sangat mengapresiasi dan mendukung adanya Armada Laut di perairan Nusa Utara. Kami akan melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk mewujudkan hal tersebut, saya rasa perairan Nusa Utara sangat penting untuk dijaga karena selain berbatasan langsung dengan Filipina juga disana mengandung kekayaan laut yang melimpah,” tutur Dumais seraya menambahkan, masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan lebih khusus lagi di daerah perbatasan, karena jalur tersebut sangat rawan.

Penulis: VS
Editor: Redaksi

Harta Tatong Yang Diperkarakan Sedang Diproses Cepat

Walikota kota Mobagu
KOTAMOBAGU – Berdasarkan informasi bahwa harta salah satu calon Walikota Tatong Bara (TB) peninggalan mendiang suaminya Samsuri Masloman (Alm), kabarnya akan disita oleh pihak Pengadilan Agama (PA) Kotamobagu.

Dan berdasarkan pengakuan mantan ipar Tatong Bara, Abdullah Masloman yang menurutnya permohonan penyitaan sudah dimasukkan atas harta yang diperkarakan.

Dalam waktu dekat ini melalui pihak pengadilan agama akan melakukan penyitaan, dibantah oleh Humas PA, Waffa SH.

Satu buah rumah di Kelurahan Matali dan Sinindian, satu unit mobil CRV warna hitam, satu unit mobil Pick Up, lahan kebun yang berada di Desa Buyandi, Nuangan dan Bubak.

Tak hanya berupa harta fisik, namun uang senilai 400 juta pun turut serta digugat oleh Abdullah, bukan penyitaan eksekusi harta, tetapi ini adalah sita jaminan saja agar obyek yang menjadi perkara sengketa tersebut tidak berpindah tangan.

“Ini bukan eksekusi penyitaan harta, tetapi ini sita jaminan agar obyek yang menjadi sengketa tersebut tidak berpindah tangan, yakni pengertiannya untuk mengamankan saja obyek tersebut, sampai menunggu putusan pengadilan, sebab proses hukumnya masih berjalan, dan agenda replik penggugat nanti akan digelar tanggal 1 juli 2013 mendatang”, Terang Waffa selaku Humas Pengadilan Agama Kotamobagu.

Penulis: JM
Editor: Redaksi

Gugatan Warga Pulau Bangka di MA, Pemkab dan PT MMP Kalah

Bupati Minut Drs Sompie S F Singal MBA.
MINUT, - Putusan MA yang menolak Kasasi Pemkab Minut atas perkara gugatan warga Bangka terhadap kegiatan Pertambangan oleh PT MMP, menurut Pemkab Minut akan mempelajari kembali.

Ini diutarakan Kabag Hukum Pemkab Minut Poulin Puansalaing SH kepada wartawan, pada Selasa (29/10) di Pemkab Minut. Menurut Poulin, pihaknya sudah mendengar putusan Kasasi tersebut. "Kami akan pelajari dulu, soalnya hingga kini kami belum terima salinan putusannya," kata Kabag Hukum.

Puansalaing juga menyatakan, Pemkab sudah menyewa Pengacara yakni Jeferson Katuuk. Ia akan meminta penjelasan Pengacara, setelah itu melapor ke Bupati Minut Drs Sompie S F Singal MBA.

Poulin memastikan, ada upaya hukum selanjutnya atas putusan itu. Kemungkinan Pemkab mengajukan Peninjauan Kembali (PK). "Tapi kami akan pelajari dulu," timpal Poulin.

Seperti kita ketahui, Pemkab Minut dikalahkan dalam upaya Kasasi di MA. Upaya Kasasi dilakukan setelah Pemkab dikalahkan di PTUN Makasar beberapa waktu lalu.

Pada Kasasi yang diputuskan 24 pada September 2013 itu, Bupati Minut Sompie Singal dan PT MMP jadi pemohon dengan termohon Sersia Balaati dkk serta Angelique Marcia Batuna.

Nomor register perkara tersebut 291 K/ TUN/2013, dengan No Surat Pengantar W4,TUN2/568/HK.06/V/2013, serta bertanggal masuk 25 Juni 2013.

Yang berlaku sebagai Hakim adalah H Yulius, Sh, DR HM Hary Djatmiko SH,M.S, DR.H Supandi, SH,M.Hum. Sebagai Panitera adalah Lucas Prakoso SH,M.Hum.

Dilain tempat, Aktivis KPA Tunas Hijau Minut, Maria Taramen mendesak Pemkab Minut mematuhi putusan MA. "Sebaiknya Pemkab dan MMP segera hentikan pertambangan disini,agar terkesan mematuhi putusan MA," tuturnya.

Menurut Maria, MA adalah lembaga hukum tertinggi, untuk itu putusannya harus dipatuhi. "Jika tidak dipatuhi maka akan jadi contoh buruk bagi masyarakat, bisa saja masyarakat mengabaikan hukum dan main hakim sendiri," kata dia.

Maria menyebut, kabar kasasi tersebut disambut gembira oleh warga Bangka yang menolak pertambangan. "Ini berkat doa dan kerja keras warga, dan Tuhan tahu siapa yang berhak atas pulau itu,"timpal dia.

Sebelumnya warga telah menjadi pesimis, karena menganggap setiap upaya hukum adalah percuma. "Ternyata harapan itu masih ada, sekali lagi Tuhan tahu," kata dia.

Bupati Minut Sompie Singal  mengatakan, aktivitas eksplorasi tambang di pulau Bangka mengacu pada aturan yang berlaku. "Kan sudah ada Izin Amdalnya," tuturnya.

Karena pertambangan tersebut adalah penanaman modal asing, maka izin pengoperasian harus dikeluarkan oleh Kementrian ESDM.

Sompie mengatakan, sudah menyurat ke ESDM terkait permohonan izin tersebut. Terkait maraknya penolakan pertambangan pulau Bangka, yang salah satunya digalang Kaka Slank, Sompie mengatakan, mereka bukan warga Minut hingga tidak tahu tentang apa yang terbaik bagi Minut.

"Sekali lagi, Tuhan memberi kekayaan alam di Minut, itu harus dimanfaatkan secara maksimal untuk warga Minut sendiri, mereka bukan orang Minut," kata dia.

Sompie janji akan mengawal pertambangan, dan tak akan ragu memberi sanksi pada pt MMP jika melanggar aturan. "Jika mereka langgar aturan, akan kita beri sanksi," kata Sompie berdiplomasi.

  (Editor:JOHN)
 
© 2013 - Swarasulutnews.com - Penyambung Aspirasi | Tabel Berita - Bisnis - Ekonomi - Pariwisata - Internasional
| Redaksi | Desainer FM | Published BM